BIDANG MUTASI

Mutasi adalah sesuatu hal yang sangat wajar, lumrah dan natural, tidak ada sesuatu yang aneh. Mutasi dimaksudkan adalah dalam rangka pembinaan pengembangan karir, menambah wawasan pejabat (PNS) yang pada intinya untuk meningkatkan kinerja yang berujung pada tingkat pelayanan publik (Publik Individu).

Kasus yang berkaitan dengan Mutasi dalam artian promosi dalam UU No.8 tahun 15 tentang pokok-pokok Kepegawaian,  Pasal 17 ayat (2) dengan tegas menyebutkan, bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Dalam penjelasan pasal 17 ayat (2) tersebut diatas, bahwa dalam pelaksanaan system karir dan system prestasi kerja maka harus ada kaitan yang erat antara pangkat dan jabatan, artinya dalam Jabatan / Eselon tertentu dibutuhkan kepangkatan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Sehingga tidak ada pejabat struktural membawahi PNS yang pangkatnya lebih tinggi.

Secara normatif jabatan PNS terbagi 3 (tiga) yaitu :

  1. Jabatan Struktural
  2. Jabatan Fungsional ( dengan angka kredit )
  3. Jabatan Fungsional Umum ( kenaikan pangkatnya tidak dengan angka kredit )

Secara umum ketiga jabatan tersebut diatas, lebih banyak berkembang jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum, sedangkan Jabatan Fungsional hanya SKPD tertentu saja dapat dikembangkan, hal ini disebabkan belum lengkap perangkat aturan yang mengatur jabatan tersebut. Secara teoritis memang selayaknya sistem organisasi kita menganut prinsip miskin (ramping) struktur kaya fungsi, sehingga tugas dan fungsi SKPD dapat berkembang secara maksimal.

Khusus pengangkatan pejabat struktural kita masih tetap melalui dua sistem yaitu:

  1. Sistem karir dan;
  2. Sistem Prestasi Kerja

Sistem karir yaitu pengangkat PNS dalam suatu jabatan struktural didasarkan atas pertimbangan, kepangkatan, latar belakang pendidikan, pendidikan penjenjangan dan senioritas. Sedangkan sistem prestasi kerja yaitu pengangkatan PNS dalam suatu jabatan struktural, dengan memperhatikan bukti nyata prestasi kerja, kemampuan, integritas, namun dengan ttetap memperhatikan, pendidikan, dan latar belakang pendidikannya.

Pengangkatan, Pemindahan, Pejabat Struktural

Proses rekrutmen pejabat struktural, yaitu dengan mengidentifikasi daftar usul kepangkatan (DUK) PNS yang ada diberbagai SKPD dilingkungan Pemko Banjarmasin, masa kerja dalam jabatan yang di emban saat ini, prestasi kerja, pendidikan Integritas dengan jabatan yang akan ditempatkan selanjutnya.

Disamping hal tersebut diatas Lembaga Baperjakat meminta masukan dari masing-masing kepala SKPD melalui usulan yang apabila terdapat pejabat atau PNS yang akan dipromosikan pada SKPDnya, hal ini dimaksudkan agar terdapat obyektivitas dalam pengangkatan pejabat, akan tetapi protes pengangkatan tetap melalui rapat Baperjakat.